Kendari, SATUSULTRA – Dinas Perikanan Kota Kendari terus bergerak untuk menjamin kesejahteraan nelayan di Kota Kendari. Dalam hal jaminan kecelakaan dan kematian nelayan misalnya, Dinas yang dipimpin Imran Ismail ini, menggandeng BPJS Ketenagakerjaan, untuk menjamin masa depan para nelayan.
Hal itu telah disosialisaskan Dinas Perikanan pada para nelayan yang tersebar di beberapa kecamatan di Kota Kendari.
Sosialisasi bersama BPJS ketenagakerjaan telah dilaksanakan di Kelurahan Purirano, Mata dan Kelurahan Kessilampe di Kecamatan Kendari.
Kemudian menggelar sosialisasi jaminan kecelakaan dan kematian di Kelurahan Bungkuto Kecamatan Nambo. Selanjutnya di Kelurahan Punggaloba Kecamatan Kendari Barat.
Kepala Dinas Perikanan Kota Kendari Imran Ismail melalui Kepala Seksi (Kasi) Produksi, Suhadi menjelaskan antusias masyarakat dalam hal ini nelayan sangat tinggi dalam mengikuti sosialisasi jaminan kecelakaan dan kematian tersebut.
“Ini adalah bentuk perhatian kami terhadap para nelayan di Kendari sehingga kami melaksanakan sosialisasi ini. Dan Alhamdulillah antusiasme masyarakat sangat tinggi,” ungkapnya, Minggu (21/4/2024).
Ia mengaku bahwa sudah ada 1.500 nelayan di Kota Bertakwa ini yang terakomodir dalam jaminan kecelakaan dan kematian tersebut.
Suhadi menjelaskan, dengan mengikuti program BPJS ketenagakerjaan, maka para nelayan dapat langsung menerima perawatan fasilitas rumah sakit tanpa ada biaya ketika mengalami kecelakaan kerja.
“Kalau para nelayanan sudah terakomodir maka ketika terjadi kecelakaan ataupun kematian langsung mendapatkan perawatan tanpa dipungut biaya,” ungkapnya.
Dalam kesempatan itu, Suhadi menyampaikan bahwa tahun 2024 ini Dinas Perikanan Kota Kendari telah memfasilitasi enam klaim kematian terhadap nelayan dengan nilai masing-masing Rp42 juta.
“Seperti itu karena klaim kematian alami,” ungkapnya.
Nelayan di Kota Kendari kurang lebih 3000, sehingga jumlah itulah yang menjadi target. Sebelumnya sudah ada 1.500 nelayan yang sudah difasilitasi melalui anggaran Pemkot Kendari. Dibayarkan iurannya selama lima bulan yang difasilitasi untuk seluruh sektor perikanan melalui dana APBD.
Selain itu, Suhadi mengaku masih banyak target kepesertaan pelaku usaha yang diharapkan bisa masuk sebagai kepesertaan jaminan ketenagakerjaan.
“Sektor kegiatan budidaya, pemasaran, dan pengolahan dan memang kami baru mau menyasar,” tandasnya. (*/adv)
Komentar