Kolaka, SATUSULTRA – Pj Bupati Kolaka Andi Makkawaru menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja atas Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa. LHP kinerja dana desa dan dana desa itu untuk tahun anggaran 2021 sampai semester I tahun 2023.
Pj bupati bersama Wakil Ketua DPRD Kolaka, I Ketut Arjana menerima LHP tersebut. Penyerahan LHP dilakukan di auditorium BPK Sultra, Senin (22/1/2024), oleh Kepala BPK Sultra, Dadek Nandemar.
Dari hasil pemeriksaan, BPK memberi catatan pada 14 temuan pengelolaan dana desa dan alokasi dana desa di Kolaka. Kadis Kominfo Kolaka I Nyoman Suastika mengatakan 14 temuan tersebut mayoritas merupakan perkara administrasi, sesuai yang ia kutip dari staf Inspektorat Kolaka Ismail.
“Terbanyak itu temuan administrasi. Itu hanya perbaikan perbaikan pengelolaan saja, supaya lebih transparan dan akuntabel,” ungkapnya.
Nyoman mengaku belum mengetahui secara detail temuan yang dimaksud BPK Sultra. Namun ungkapnya, dari 14 temuan tersebut, masing-masing mendapat rekomendasi sendiri cara perbaikannya oleh BPK.
Temuan tersebut nantinya akan dibahas bersama oleh Pj Bupati, kepala OPD dan pihak terkait lainnya, untuk dicarikan solusi perbaikannya.
“Setelah ini, kita menunggu dulu instruksi Pj bupati untuk menindaklanjuti temuan BPK ini,” tandasnya.
Penyerahan LHP, turut dihadiri Sekda Sultra Asrun Lio yang mewakili Pj gubernur, Ketua DPRD Sultra H. Abdurrahman Saleh, para kepala daerah se Sultra, serta para inspektur se Sultra.
Kepala BPK RI Perwakilan Sultra mengatakan LHP yang diserahkan itu, hasil dari pemeriksaan bersifat lokal yang diwakili oleh Pemerintah Kabupaten Kolaka mengenai pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa. Kedua, Pemeriksaan yang bersifat nasional yaitu masalah stunting, yang diwaliki Pemkab Buton, Busel, Buteng dan Bombana. (*)
Editor : Indri
Komentar