Kolaka, SATUSULTRA – Pj Bupati Kolaka Muhammad fadlansyah melakukan pemaparan 10 aspek prioritas PJ Bupati Kolaka periode triwulan I, 15 Agustus sampai 15 November 2024. Pemaparan ini dilaksanakan di kantor kementerian Dalam Negeri, Senin (18/11/2024).
Ada 10 aspek prioritas yang dijabarkan oleh PJ Bupati kepada tim evaluator Kemendagri. 10 aspek tersebut yakni inflasi, stunting, BUMD, layanan publik, tingkat pengangguran, kemiskinan ekstrem, kesehatan, penyerapan anggaran, kegiatan unggulan dan perizinan.
PJ Bupati Kolaka Muhammad fadlansyah melalui WhatsApp mengatakan tim evaluator Kemendagri memuji kinerja Pemkab Kolaka. Tim menyebut ada progres yang baik selama 3 bulan masa jabatan Pj Bupati.
Satu diantara beberapa penilaian positif yang diberikan oleh tim evaluator adalah mengenai tempat pembuangan sampah 3R (reuse, recycle, reduce). Tim menganggap program ini sangat menguntungkan bagi daerah dan masyarakat.
“Ada empat keuntungan yang disebutkan tim evaluator yakni, sampah tidak harus lagi berproses sampai ke Tempat Pembuangan Akhir, efisiensi kendaraan dan anggaran kondisi lingkungan karena menciptakan lingkungan lebih bersih sehingga bau tidak menyebar ke mana-mana dan keempat ada nilai tambah karena pengolahan Ini dapat menghasilkan pupuk dan diolah menjadi pakan ternak,” ujarnya.
Pada pemaparan tersebut tim evaluator juga memberikan masukan terhadap aspek prioritas yang telah disampaikan pJ Bupati Fadlan. Misalnya ungkap Fadlan pada aspek kesehatan tim evolutor meminta pemkab memperbaiki rumah sakit selanjutnya persiapan Pemilu mengenai netralitas ASN dan masukkan untuk menyehatkan BUMD.
Secara keseluruhan evaluator merasa puas dengan pemaparan 10 aspek prioritas yang disampaikan oleh pJ Bupati Fadlan. ” kita bersyukur karena kinerja kita mendapat apresiasi dari Kemendagri dan akan dievaluasi lagi untuk 3 bulan selanjutnya,” tandas Fadlan.
Pada pemaparannya, Fadlan membeberkan seluruh aspek yang dilaksanakan dalam triwulan I pemerintahannya. Diantaranya, aspek perizinan, disebutkan Pemkab telah menetapkan sebanyak 379 surat izin praktik, 3.399 nomor Induk Berusaha, 783 izin penelitian dan 239 persetujuan pembangunan gedung sepanjang Januari hingga Oktober tahun ini.
“Upaya yang telah dilakukan dalam memberikan kemudahan perizinan yakni fasilitas pelayanan perizinan berusaha dengan melakukan layanan mobile ke semua kecamatan secara periodik. Kedua, sosialisasi konsultasi publik persetujuan lingkungan dan ketiga, sosialisasi implementasi perizinan berusaha berbasis resiko bagi UMKM,” ungkapnya.
Sedangkan upaya yang akan dilakukan dalam memberikan kemudahan perizinan yakni dengan melakukan inovasi layanan untuk mendekatkan layanan perizinan bagi kecamatan terluar dengan memberdayakan aparat kecamatan, kelurahan, desa sebagai pendamping untuk mengakses layanan perizinan dan perizinan berbasis online.
“Kedua, person job fit penyelenggara layanan perizinan sesusai kompetensi jabatan fungsional. Ketiga, perampingan struktur organisasi yakni pejabat administrator di dinas PMPTSP menjadi pejabat fungsional tertentu. Keempat, pembuatan regulasi melalui peraturan bupati tentang penyelenggaraan mal pelayanan publik,” sebutnya. (*/adv)
Komentar