Kolaka, SATUSULTRA – Kepatuhan pajak Pemkab Kolaka kembali mendapat apresiasi dari KPP Pratama Kolaka. Kabupaten yang dipimpin bupati Ahmad Safei memperoleh penghargaan kepatuhan pajak terbaik tahun 2022. Piagam penghargaan diserahkan oleh Kepala KPP Pratama Kolaka Jarod Sri Raharjo kepada bupati Kolaka.
Sepanjang tahun 2022, Kolaka mencatatkan pembayaran pajak paling tinggi, khususnya di sektor administrasi pemerintahan untuk empat Kabupaten dalam wilayah kerja KPP Pratama Kolaka. Pembayaran pajak Pemkab Kolaka mencapai Rp455,49 miliar pada tahun 2022.
Apresiasi juga diberikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Kolaka yang dibagi menjadi 3 kategori. Untuk kategori setoran pajak tertinggi tahun 2022 diraih oleh Dinas Kesehatan, disusul Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka, serta Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka.
Untuk kategori kepatuhan pelaporan SPT tahun 2022 diraih Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Kolaka, peringkat selanjutnya Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah Kabupaten Kolaka, disusul Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kolaka.
Kategori Rasio Penyetoran Pajak/ APBD 2022 tertinggi dicatat oleh Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kolaka, disusul Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kolaka, kemudian Dinas Perikanan Kabupaten Kolaka.
Pada kesempatan itu, Bupati Kolaka menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Tahun Pajak 2022 secara online melalui e-Filing. “Jangan lupa. Ayo lapor SPT Tahunan. Tidak perlu repot-repot. Cukup di rumah saja. Pegang Handphone. Buka e-filing di website https://djponline.pajak.go.id. Saya sudah lapor. Lapor SPT hari ini ya,” ajak Safei kepada seluruh masyarakat Kabupaten Kolaka yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) agar lapor SPT sedini mungkin sebelum 31 Maret 2023 agar terhindar denda dari Kantor Pajak.
Selain menyampaikan SPT Tahunan , Bupati Kolaka juga melakukan pemutakhiran data atau pemadanan Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi NPWP sebagai wujud dukungan progam pemerintah 1 data Indonesia. (lin)
Komentar