Kolaka, SATUSULTRA – Masa reses persidangan I tahun 2025 DPRD Kolaka dimanfaatkan secara maksimal oleh Ketua DPRD Kolaka I Ketut Arjana untuk menjaring aspirasi di Daerah Pemilihannya, yang meliputi Kecamatan Tanggetada, Polinggona, Watubangga, dan Toari.
Selama enam hari, politisi PDI Perjuangan itu, berjuang menembus enam desa yang menjadi target reses agar dapat menyerap keluh kesah masyarakat, dan memperjuangkan solusinya di gedung wakil rakyat.
Dari 6 desa yang menjadi sasaran reses, I Ketut Arjana menemukan berbagai permasalahan kebutuhan dasar masyarakat, mulai dari masalah infrastruktur jalan, drainase, jembatan, jaringan seluler, hingga kebutuhan petani dan fasilitas rumah ibadah.

Seperti yang disampaikan masyarakat Desa Petudua Kecamatan Tanggetada, yang mengeluhkan rumah mereka kerap tergenang air saat curah hujan tinggi karena belum adanya drainase di sepanjang jalan desa. “Pak Ketua (I Ketut Arjana), saya usul agar di desa kami dibuatkan drainase, karena saat musim hujan, air menggenangi rumah-rumah warga,” ujar salah satu warga Petudua saat berdialog dengan Ketua DPRD Kolaka I Ketut Arjana, Selasa (4/2/2025).
Selain itu, warga Petudua juga mengusulkan pembangunan pagar sekolah SD, untuk mencegah anak-anak keluar dari lingkungan sekolah dan bermain di jalan raya. Usulan lainnya, pembuatan rabat beton, lanjutan pengaspalan, pembangunan rumah ibadah, dan penyelesaian masalah sertifikat tanah.

Sementara hasil reses di Desa Puudongi Kecamatan Polinggona, warga meminta agar jembatan yang ambruk diterjang banjir segera diperbaiki. Jembatan tersebut merupakan akses utama yang menghubungkan Desa Puudongi dengan Desa Plasma Jaya, Tanggeau hingga ke Desa Kukutio Kecamatan Watubangga.
Menanggapi hal tersebut, I Ketut Arjana berjanji akan mendorong Pemkab Kolaka agar berkoordinasi dengan Pemprov Sultra untuk segera memperbaiki jembatan yang berada di jalan provinsi tersebut. “Sebagai perwakilan masyarakat di DPRD, kami akan mendorong pihak eksekutif agar jembatan ini bisa segera ditangani, karena ini merupakan akses utama penghubung empat desa,” kata I Ketut Arjana saat meninjau jembatan Puudongi di sela-sela kegiatan reses, Rabu (5/2/2025).
Selain masalah jembatan, warga Puudongi juga mengeluhkan tidak stabilnya jaringan seluler di desa mereka. Selain mengganggu komunikasi, kondisi ini menjadi kendala bagi pelaku UMKM untuk beradaptasi dengan digitalisasi dan bersaing di pasar global. Usulan lainnya, pembangunan rabat beton dan katingan, jalan usaha tani, pengadaan tiang listrik, rehab Pustu dan pengadaan mobil Ambulance.

Selanjutnya hasil reses di Desa Peoho, Kecamatan Watubangga, masyarakat meminta bantuan anggaran untuk pembangunan Pura. Warga Peoho yang mayoritas memeluk agama Hindu mengharapkan bantuan pemerintah untuk menyelesaikan pembangunan rumah ibadah mereka yang baru mencapai 60 persen. Selain itu, warga mengusulkan pembangunan talud dan kanal banjir, perbaikan jalan usaha tani, penyuluhan petani, dan rehab bangunan SD Peoho.
Usulan bantuan pembangunan Pura juga disampaikan masyarakat Desa Rano Teta, Watubangga, yang membutuhkan fasilitas peribadatan yang memadai. Selain itu, Warga Rano Teta menagih janji pemerintah terkait pengaspalan jalan yang belum terealisasi. Termasuk pembangunan tanggul sungai, karena lingkungan mereka kerap dilanda banjir akibat air sungai meluap saat musim hujan. Mereka berharap Ketua DPRD Kolaka mengawal usulan ini agar bisa terealisasi secepatnya.

Sementara di Desa Rano Sangia Kecamatan Toari, warga mengusulkan pembangunan rabat beton, akses menuju ke Desa Langgosipi Kecamatan Watubangga. Jalan utama menuju desa penghasil jeruk dan sawit ini susah dilewati karena rusak parah. Kondisi ini menyebabkan warga kesulitan memasarkan hasil produksi pertanian ke pusat perekonomian.
“Kami mohon kepada Pak Ketua DPRD Kolaka agar kiranya bisa memperjuangkan usulan rabat beton di desa kami. Karena jalan rusak ini menjadi kendala utama untuk membawa hasil komoditi unggulan kami (sawit dan jeruk) ke pasar pasar,” ujar Larno, Sekretaris Desa Rano Sangia, Sabtu (8/2/2025).
Selain masalah jalan, warga Rano Sangia juga membutuhkan bantuan pipa air bersih, dan pembangunan masjid.
Ketua DPRD Kolaka menghakhiri masa reses dengan menyerap aspirasi masyarakat Desa Wowoli, Kecamatan Toari pada Minggu (9/2/2025). Normalisasi sungai menjadi usulan prioritas masyarakat di desa ini. Sebab, pemukiman mereka menjadi langganan banjir saat musim hujan karena air sungai meluap. Selain itu, masyarakat Wowoli juga berharap pengaspalan jalan, dan penimbunan lapangan olahraga yang belum tuntas.

Seluruh hasil reses di 6 desa tersebut menjadi atensi Ketua DPRD Kolaka I Ketut Arjana. Pada setiap dialog bersama warga yang dikunjunginya saat reses, I Ketut Arjana menyampaikan komitmennya untuk mengawal dan memperjuangkan aspirasi masyarakat agar dapat diakomodir dalam kebijakan dan program kerja pemerintah daerah, tentunya berdasarkan skala prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
“Tujuan utama kami turun reses ini adalah untuk mendengar aspirasi dan keluhan masyarakat. Kami ingin memastikan bahwa suara masyarakat desa yang kami kunjungi benar-benar didengar dan diperjuangkan di tingkat kebijakan daerah. Oleh karena itu, kami berharap masyarakat menyampaikan dengan terbuka segala usulan kebutuhan yang diharapkan,” ungkap I Ketut Arjana.
Politisi PDIP ini melihat desa-desa yang dikunjungi memiliki pontensi yang luar biasa, baik di sektor pertanian, perkebunan, peternakan maupun sektor lainnya. Hanya saja, potensi yang ada belum termaksimalkan akibat keterbatasan infrastruktur. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya percepatan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Kolaka, khususnya di wilayah bagian selatan yang masih terdapat desa-desa terisolir.
“Pembangunan infrastruktur seperti jalan, fasilitas kesehatan dan pendidikan menjadi aspek penting dalam mendukung kesejahteraan masyarakat. Kemudian dalam menghadapi tantangan ekonomi, kita perlu mendorong penguatan ekonomi berbasis masyarakat, termasuk melalui pemberdayaan UMKM, dukungan petani dan nelayan,” ungkap I Ketut Arjana.
Sebagai informasi, masa reses persidangan I tahun 2025 DPRD Kolaka dilaksanakan selama 6 hari, mulai tanggal 4 sampai 9 Februari. Seluruh anggota dewan yang berjumlah 30 orang turun ke dapilnya masing-masing untuk menjemput aspirasi konstituennya. Mereka menyasar 35 kelurahan dan 100 desa pada 12 kecamatan di Bumi Mekongga. Selama reses, I Ketut Arjana sendiri didampingi oleh sang istri, dan tim ahli DPRD Kolaka Wayan Dharmawan, serta Kabid Lingkungan Hidup DLHK Kolaka Kadek Suarjana. (*/adv)
Komentar