Kolaka, SATUSULTRA – Pemerintah Kabupaten Kolaka melaksanakan Rapat Koordinasi Pelaksanaan Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (Genting), serta Aksi Konvergensi Stunting pada tahap Analisis Situasi (ANSIT) dan Penguatan Perencanaan Kabupaten, Senin (20/4/2026)
Rakor dibuka oleh Bupati Kolaka H. Amri yang dihadiri oleh Sekda Kolaka, pimpinan OPD, Forkopimda dan stakeholder lainnya. Bupati mengatakan, kegiatan ini bertujuan sebagai bentuk komitmen menurunkan angka stunting di Kabupaten Kolaka, sekaligus ajang silaturahmi seluruh pihak terkait.
“Persoalan stunting adalah persoalan kerja bersama. Butuh kolaborasi dan sinergi. Hal itu berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting,” jelasnya.
Ia mengungkapkan, dalam mekanisme konvergensi dimulai dari aksi pertama, yakni analisis situasi, hingga aksi kedelapan. Pada tahun 2026 ini, Pemkab Kolaka kembali memulai dari aksi konvergensi pertama, yaitu analisis situasi.
“Analisis situasi yang dilaksanakan saat ini merupakan langkah awal dari aksi pertama. Dalam tahapan tersebut dilakukan pengkajian terhadap berbagai persoalan di masing-masing wilayah dengan memotret kondisi lapangan.
Ia menjelaskan, ada dua poin penting dalam tahapan ini. Pertama, konvergensi terkait pemaduan program-program lintas sektor yang melibatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengampu. Di Kabupaten Kolaka terdapat 24 OPD pengampu. Selain itu, juga melibatkan perusahaan-perusahaan agar ikut berpartisipasi dalam upaya intervensi percepatan penurunan stunting.
Bupati H.Amri menekankan enam poin resiko stunting yang menjadi perhatian pemerintah daerah. Salah satunya adalah 4T yakni Tidak terlalu muda untuk menikah, Tidak terlalu tua untuk hamil, Tidak terlalu dekat jarak kelahiran anak, dan Tidak terlalu banyak memiliki anak.
Selain itu, persoalan lain yang menjadi perhatian adalah jambanisasi bagi masyarakat yang belum memiliki akses jamban layak serta pemanfaatan air bersih.
Bupati juga mengungkapkan, pada awal 2024 dirinya telah bekerja sama dengan PT Vale dalam upaya intervensi penanganan stunting. Saat itu bentuk dukungan masih berupa bantuan nutrisi seperti sembako.
Ia berharap data keluarga berisiko stunting maupun keluarga yang mengalami stunting dapat tervalidasi dengan baik sehingga penanganan lebih tepat sasaran.
“Saya pernah meminta data keluarga terkonfirmasi stunting, jumlahnya saat itu sekitar 900 keluarga. Lalu dilakukan identifikasi bersama 24 OPD pengampu. Itulah makna aksi konvergensi, yakni memadukan dan menyatukan seluruh program OPD yang terlibat dalam penanganan stunting,” tegasnya.
Ia menegaskan, mulai dari aksi pertama hingga aksi kedelapan, seluruh tahapan harus dimulai dari analisis situasi, yaitu mengkaji dan memetakan persoalan yang berkaitan langsung dengan stunting.
“Saya sudah sampaikan kepada Kepala Bappeda agar mengidentifikasi seluruh anggaran di 24 OPD yang berkaitan dengan stunting agar difokuskan bersama,” tutupnya. (*)
Reporter : Linri Merinda
Komentar