Tirawuta, SATUSULTRA – Perlindungan dan peningkatan kualitas hidup anak bukan perkara mudah. Tengok saja data Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3APPKB) Sulawesi Tenggara. Pada tahun 2021 dilaporkan terjadi 179 tindak kekerasan anak.
Dari jumlah tersebut, kekerasan paling banyak terjadi pada anak perempuan yang mencapai 116 kasus. 63 kasus kekerasan terjadi pada anak laki-laki.
Karena itu, Pj Bupati Kolaka Timur (Koltim), H.Sulwan Abunawas, menegaskan anak sebagai generasi penerus dan potensi bangsa, perlu dilindungi dan dipenuhi hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang dalam suatu lingkungan yang layak. Hal itu ia ungkapkan saat menghadiri kegiatan penguatan jejaringan antar lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat daerah, di Aula kecamatan Lalolae Senin, (6/6/2022).
baca juga : Pj.Bupati Koltim Minta Kades Bentuk Kawasan Perdesaan Berbasis Potensi
Sulwan menyebut permasalahan terhadap anak dewasa ini masih banyak ditemui dimanapun. Kasus anak semakin kompleks mulai dari kekerasan terhadap anak, baik kekerasan fisik maupun mental serta eksploitasi terhadap anak.
“Untuk mengatasi semua permasalahan tersebut, maka perlu upaya bersama pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat, bentuk kepedulian ini diwujudkan dengan sistem pembangunan kecamatan layak anak, sebagai peluang anak dalam pembangunan dengan memperhatikan hak-hak anak sesuai konveksi anak dan ratifikasi hak anak,” terangnya.
Kepala dinas Ketahanan Pangan dan Hortikultura Sultra itu berujar kegiatan penguatan jejaring antar lembaga itu, merupakan komitmen Pemkab Koltim untuk meningkatkan layanan kualitas hidup anak, dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat.
“Selain itu, dengan adanya kegiatan ini dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat terutama aparat desa dalam mewujudkan kabupaten, kecamatan dan desa yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan media yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan,” urainya.
Ia juga meminta media untuk mengambil peran dalam mewujudkan perlindungan dan peningkatan kualitas hidup anak. Caranya dengan penyebarluasan informasi dan materi edukasi yang bermanfaat dari aspek sosial, budaya pendidikan, agama, dan kesehatan anak dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.
“Saya mengingatkan kembali bahwa pemenuhan hak-hak anak harus menjadi prioritas dan upaya konkrit bersama secara terpadu mulai dari keluarga, masyarakat dan pemerintah di semua bidang dan tingkatan dalam menyatukan potensi dan realisasi semua sumber daya yang ada dalam upaya memenuhi hak-hak anak tanpa diskriminasi,” tandas Pj bupati. (c)
reporter : Supriani
redaktur : Linri
Komentar