Kendari, SATUSULTRA – Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Produk Hukum Daerah (PHD) yang digelar pada 26 s.d 28 Agustus 2025, menjadi momentum penting bagi penguatan kelembagaan ekonomi kreatif di daerah guna menjadi sumber pendapatan baru bagi daerah. Betapa tidak, kegiatan nasional tersebut mendapat dukungan penuh dari Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian dan Menteri Ekonomi Kreatif, Teuku Riefky Harsya yang turut hadir pada pembukaan Rakornas di Kota Kendari, Sultra, pada Rabu (27/8/2025).
Dukungan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Kemendagri dan Kemenparekraf, tentang pembentukan Lembaga Ekonomi Kreatif di daerah. SKB menjadi pedoman pembentukan nomenklatur Dinas Ekonomi Kreatif di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, yang sejalan dengan visi Asta Cita Presiden RI, Prabowo Subianto.
Tito Karnavian mendorong pemerintah provinsi, kabupaten/kota untuk mendukung sektor industri kreatif sebagai salah satu sumber pendapatan daerah. “Peran sektor swasta dalam hal ini dunia usaha dan industri ekonomi kreatif, merupakan peluang besar bagi daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah masing-masing,” ujar Tito di hadapan peserta Rakornas Produk Hukum Daerah 2025, Rabu, 27 Agustus 2025.
Sementara itu, Menteri Ekonomi Kreatif, Teuku Riefky Harsya menekankan perlunya regulasi dan struktur kelembagaan yang mendukung sektor ekonomi kreatif sebagai sumber pendapatan baru bagi pemerintah daerah.
Dalam pidatonya, Tito Karnavian mendorong pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk membuka ruang bagi dunia usaha dan industri kreatif. “Peran sektor swasta, khususnya industri ekonomi kreatif, merupakan peluang besar bagi daerah untuk meningkatkan pendapatan masing-masing,” ujarnya di hadapan peserta Rakornas, Rabu (27/8).
Menteri Ekonomi Kreatif, Teuku Riefky Harsya mengatakan, kehadiran lembaga khusus ekonomi kreatif di daerah akan membantu mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional yang dimulai dari daerah. Dia memenyebutkan 17 sub-sektor ekonomi kreatif, meliputi kreativitas berbasis budaya, seperti kuliner, kriya, fashion, seni tari, seni, pertunjukan, hingga sektor berbasis digital, seperti game, aplikasi, konten kreator, musik, film hingga animasi.
Namun, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) lima tahun ke depan, terdapat 3 sub-sektor yang diprioritaskan yakni, kuliner, kriya dan fashion karena berkontribusi besar terhadap penyerapan tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi.
“Kami berharap sektor ekonomi kreatif membuka lapangan kerja berkualitas, kewirausahaan, industri kreatif dan membangun infrastruktur,” kata Teuku Riefky. “Saat ini, tren tenaga kerja di sektor tersebut semakin meningkat setiap tahun. Dari 14 juta menjadi 26,5 juta pekerja dalam sebelas tahun terakhir.”
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, sektor ekonomi kreatif mengalami lonjakan signifikan, dengan pertumbuhan tenaga kerja hampir 90 persen dan berkontribusi besar terhadap PDB, ekspor, serta investasi. Menteri Teuku Riefky menyoroti bahwa sektor ini telah menyerap 1 hingga 2,5 juta pekerja setiap tahun, dengan 50 persen lulusan perguruan tinggi kini bekerja di industri kreatif.
Teuku Riefky menegaskan pentingnya regulasi daerah sebagai payung hukum kelembagaan ekonomi kreatif. Pemerintah, kata dia, mendorong semua pemangku kebijakan di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota untuk menyusun peraturan daerah, tentang pembentukan kelembagaan ekonomi kreatif. Kehadiran regulasi akan memperkuat dan mempercepat terbentuknya kelembagaan ekonomi kreatif di daerah.
Saat ini, tercatat 20 provinsi dan 62 kabupaten/kota tengah menyiapkan pembentukan dinas ekonomi kreatif. Dengan proses tersebut, pada akhir tahun ditargetkan 74 provinsi dan 80 kabupaten/kota memiliki kelembagaan ekonomi kreatif, baik mandiri maupun bergabung dengan dinas lain. Lima tahun lalu, kata Teuku Riefky, hanya ada delapan provinsi dan 18 kabupaten /kota yang memiliki dinas ekonomi kreatif.
“Dengan adanya payung hukum kelembagaannya bisa terbentuk dan menjadi lokomotif baru pertumbuhan ekonomi nasional dan mengurangi angka kemiskinan,” ujarnya.
Rakornas Produk Hukum Daerah 2025 di Kota Kendari, Menteri Teuku Riefky juga membuka pameran ekonomi kreatif dan pariwisata. Pameran tersebut menampilkan sejumlah produk kerajinan dari 17 kabupaten/kota se-Sulawesi Tenggara. Produk kerajinan tersebut, antara lain kain tenun, anyaman nentu, kerajinan perak dan produk olahan makanan, seperti jambu mete, abon ikan dan kripik.
Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep) misalnya. Stand daerah tersebut menampilkan kain tenun sebagai produk unggulan pada pameran ekonomi kreatif. Kepala Bidang Dinas Koperasi UMKM Konkep, Jumin, mengatakan, Konkep membawa 2 motif tenun yang menjadi ciri khas daerah yakni motif tenun kelapa yang sudah memiliki sertifikat Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dan tenun kalapaya. Selain kain tenun, olahan kripik dari ikan, talas hingga kripik burungo yang merupakan jenis kerang-kerangan, juga menjadi produk andalan yang ditonjolkan di stand Konkep.
“Alhamdulillah, kegiatan hari ini laris manis. Kain tenun yang kita pamerkan, motif kelapa dan kalapaya, habis diborong sejak hari pertama. Motif kalapaya yang kita bawa yang totalnya 60 pcs terdiri dari warna hitam 30 pcs dan warna tosca 30 pcs, alhamdulillah laris manis. Untuk hari ini saja, total Rp.7 Juta yang laku, khusus kain tenun. Termasuk produk andalan kita yang lain seperti kripik burungo, kripik ikan, stik sotong dan kripik talas, juga habis diborong pengunjung,” katanya.
Apa yang ditampilkan di pameran ekraf, kata Jumin, sejalan dengan visi misi Bupati Konkep, Rifki Saifullah Razak dan Wakil Bupati Konkep, Muhammad Farid, yang mendorong pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Konkep, bisa bersaing dengan daerah lain.
“Salah satu visi misi pak bupati dan wakil, sudah saatnya kita promosi keluar untuk produknya kita dan pesan pak bupati, tolong pelaku usahanya ditingkatkan lagi SDM-nya,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Sultra, Hugua mengatakan, pameran ekonomi kreatif menjadi wadah memperkuat ekosistem ekonomi kreatif dan pariwisata di Sultra. Sebab, pameran tersebut menjadi ajang kolaborasi antara kreativitas dari para pelaku usaha hingga peluang bisnis yang dapat mendongkrak ekonomi rakyat bahkan daerah itu sendiri. “Produk kita harus naik kelas. Harus bisa bersaing di pasar dalam negeri bahkan menembus pasar global,” katanya saat membuka pameran, pada Rabu, 27 Agustus 2025. (*)
Reporter : Indri
Komentar