Kolaka, SATUSULTRA – Waktu yang sempit antara penyerahan dokumen rancangan APBD 2025 dari Pemkab Kolaka dan akhir masa tugas, tidak membuat DPRD Kolaka ciut. Para legislator bertekad untuk menuntaskan pembahasan APBD 2025 sebelum 28 Oktober 2024. Untuk itu, mereka siap begadang rapat siang-malam.
Hal itu ungkap Ketua DPRD Kolaka Syaifullah Halik merupakan bentuk komitmen DPRD Kolaka untuk memastikan APBD Kolaka dapat terlaksana pada tahun 2025 tanpa hambatan.
“Kami akan fokus agar APBD 2025 ini bisa diselesaikan oleh teman-teman anggota DPRD periode saat ini. Kita masih punya waktu sekitar 2 minggu (sebelum berakhir masa jabatan anggoat DPRD Kolaka periode 2019-2024) untuk menyelesaikan itu,” kata Syaifullah, usai rapat paripurna penyerahan Raperda APBD 2025 dari Pemkab Kolaka kepada DPRD, Kamis (10/10/2024).
Legislator Partai Gerindra itu mengungkapkan alasan mengapa APBD 2025 harus ditetapkan di masa anggota dewan saat ini. Karena anggota DPRD periode 2024-2029 yang dilantik pada 28 Oktober nanti, akan disibukkan dengan berbagai urusan kedewanan, mulai dari orientasi hingga pembentukan Alat Kelengkapan Dewan (AKD).
“Kalau kita berharap pada teman-teman anggota DPRD periode yang akan datang, APBD 2025 tidak bisa selesai di tahun 2024 ini. Karena pelantikan tanggal 28, kemudian ada orientasi, pembahasan Tatib, pembentukan AKD, itu butuh waktu,” jelasnya.
“Makanya selama 2 minggu ke depan ini kita kejar, bahkan pembahasannya mungkin bisa siang sampai malam. Kita berharap kerja sama semua teman-teman anggota dan kepala SKPD sehingga proses pembahasan ini bisa sesuai rencana,” pungkasnya.
Sebagai informasi, dokumen Raperda APBD 2025 diserahkan Penjabat Bupati Kolaka Muhammad Fadlansyah kepada Ketua DPRD Kolaka Syaifullah Halik, dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Kolaka, Kamis (10/10/2024).
Total APBD 2025 diproyeksikan sebesar Rp1,63 triliun. Dengan rincian pendapatan asli daerah ditargetkan sebesar Rp264,98 miliar, dan pendapatan transfer sebesar Rp1,37 triliun.
Sedangkan belanja daerah yang terdiri dari belanja operasional, belanja modal, belanja tak terduga, dan belanja transfer dianggarkan sebesar Rp1,64 triliun. (*)
Editor : Indri
Komentar