Kolaka, SATUSULTRA – Anggota Komisi IX DPR RI H.Ahmad Safei melaksanakan sosialisasi program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara, Jumat (14/2/2025). Ia menyebut program ini selain bermanfaat banyak untuk peningkatan sumberdaya anak Indonesia, juga akan menimbulkan multiplier effect (efek berganda) secara ekonomi.
Pria yang sebelumnya menjabat bupati Kolaka dua periode ini mengatakan secara nasional, program ini telah siap untuk dilaksanakan. Selanjutnya, pemerintah daerah diharap mampu mempersiapkan diri untuk mensukseskan program pendukung Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming.
“Program makan bergizi gratis ini dilaksanakan iuntuk meningkatkan kualitas sumberdaya anak Indonesia. Diharapkan kesiapan semua daerah untuk mensukseskan program ini,” ungkap Safei.
Untuk mendukung MBG, pemerintah akan membangun dapur MBG. Pembangunan dapur MBG di Sulawesi Tenggara, saat ini baru dilaksanakan di Kota Kendari. Namun kata Safei, selanjutnya akan dibangun di seluruh daerah.
“Untuk Kolaka pemerintah akan membangun dapur percontohan, diupayakan 1 kabupaten 1 dapur percontohan. Tapi pemerintah daerah juga diharapkan dapat membangun dapur percontohan. Untuk itu pemda diharapkan dapat menyiapkan dan menghibahkan tanah yang akan dipakai untuk membangun dapur,” katanya.
Tidak hanya untuk meningkatkan sumberdaya anak, MBG juga akan memiliki efek berganda pada berbagai sektor, khususnya sektor ekonomi. Diantaranya dapat meningkatkan produktifitas petani, nelayan dan peternak dan pedagang melalui penyediaan bahan baku MBG yang terdiri dari beras, sayuran, ikan, daging dan telur, maupun peralatan pendukungnya.
“Program ini menjadi bagian dari tanggung jawab kami di komisi IX DPR RI sebagai mitra dari Badan Gizi Nasional,” tandasnya.
Sementara itu, Kadis Kominfodigi Kolaka, I Nyoman Suastika mengatakan Pemkab Kolaka telah bersiap untuk menyukseskan MBG. Salah satu bentuknya dengan menyediakan anggaran pelaksanaan MBG sebesar Rp10 miliar melalui APBD.
“Kita tinggal menunggu juknisnya dari pusat saja, termasuk siapa nanti yang menjadi leading sektornya, apakah di Dinas Kesehatan, atau Dinas Ketahanan Pangan,” kata Nyoman. (*)
Reporter : Indri
Komentar