Kendari, SATUSULTRA – Gelombang protes atas penunjukan Aksan Jaya Putra sebagai calon Walikota Kendari usungan Parai Persatuan Pembangunan (PPP) terus berdatangan. Keputusan yang lahir dari usulan DPW PPP Sultra itu, dianggap membegal potensi kader PPP sendiri, Abdul Razak, sekaligus memberangus identitas politik kolaborasi partai berlambang Ka’bah itu.
Bahkan badan otonom PPP yakni GPK, AMK dan GMPI tercatat melakukan unjuk rasa di depan kantor DPW PPP Sultra di Kendari Selasa, 2 Juli 2024 lalu. Mereka menyebut rekomendasi usungan kepada AJP tidak sejalan dengan hasil seleksi yang dilakukan DPC PPP se Sultra.
Namun, saat menyampaikan aspirasinya, barisan massa tidak diterima oleh DPW PPP. Bukan saja tidak ditemui pengurus, bahkan mereka juga tak dapat melewati pagar karena dikunci.
Wakil Ketua Bidang OKK DPW PPP Sultra Rahmat Alam menyebut hal itu merupakan cermin dari sikap tidak sehat dan cenderung otoriter dalam berpartai. Padahal ungkap Rahmat, mereka membawa aspirasi dari generasi muda PPP yang merasa DPW PPP saat ini malah memberi jalan bagi kader partai lain dan membegal potensi kader sendiri.
Salah satu bukti kongkrit otoritarian DPW PPP Sultra saat ini jelas Rahmat, adalah tidak merekomendasikan Abdul Razak sebagai calon Walikota Kendari. Padahal, Razak tercatat sebagai kader terbaik PPP Sultra di Dapil Kota Kendari dengan meraih kursi DPRD Sultra dan memiliki latar belakang megah sebagai politisi top.
“Jangan membegal Potensi Kader PPP Sultra. Abdul Razak itu kader PPP, dia Sekertaris DPW PPP Sultra yang telah meraih 1 Kursi DPRD Provinsi, dari 3 Kursi PPP yang akan dipakai ASR untuk kendaraan calon gubernurnya,” ujarnya, Selasa (9/7/2024).
Tak hanya menjadi peraih suara terbanyak PPP untuk DPRD Sultra pada Dapil Kota Kendari, hegemoni Razak juga tercermin dari terpilihnya Gilang, anak Abdul Razak, sebagai anggota DPRD Kota Kendari dari PPP.
“Selain itu satu-satunya kursi DPRD Kota Kendari untuk PPP diraih oleh Gilang, yang juga anak dari Abdul Razak saat Pemilu lalu, kok yang diusung menjadi calon Walikota Kendari bukan Razak, tapi kader partai lain,” sesal Rahmat.
Menurutnya, Abdul Razak sudah banyak berkontribusi untuk partai dan masyarakat Kota Kendari. Selain itu dalam proses pengambilan keputusan dalam mengusulkan calon Bupati/Walikota/Gubernur, Ketua DPW PPP Sultra dituding Rahmat, tidak melibatkan mayoritas Pengurus Harian (PH) DPW dan DPC PPP se Sultra
Kata dia, Seharusnya DPW Mengindahkan Ketetapan RAPIMNAS IX DPP PPP Nomor 02/TAP/RAPIMNAS-IX/PPP/VI/2024, saat tanggal 6 Juni 2024 ada enam poin diantaranya Poin 4. huruf (a,b,c) terkait pembentukan Tim SBKD (Seleksi Bakal Calon Kepala Daerah) yang ditunjuk melalui rapat PH DPW PPP Sultra, dan melakukan identifikasi calon Potensial Kader maupun non kader yang diusulkan oleh DPC berdasarkan Aspirasi PAC.
Hal itu ungkapnya tidak dilakukan oleh Pimpinan DPW PPP Sultra, sebab hampir semua usulan DPC tidak terekomendasi, yakni Ketua DPC Kolaka Utara H.Musamrin, diusulkan sebagai calon Wabup Kolut oleh DPC PPP Kolut), Jayadin (calon bupati Kolaka diusulkan DPC PPP Kolaka), Abd Rasak Calon Walikota Usulan DPC Kota Kendari, Radhan Calon Bupati usulan DPC Konsel, Dr.La Bere Ali, Sumarlin, H.Akalim, usulan DPC Buton.
“Ini menunjukan kebobrokan Manajemen di DPW PPP Sultra yang tidak mengindahkan Ketetapan Rapimnas IX poin 2, yakni menghianati keberlangsungan kerja kerja pemenangan PPP dimulai dari daerah. Daerah yang dimaksud adalah aspirasi pengurus Ranting (tingkat kelurahan), Anak Cabang (tingkat kecamatan) dan Dewan Pimpinan Cabang (tingkat kabupaten/kota).
“Harapan kami DPP PPP Harus bijak menilai, jangan sepihak mengikuti usulan oknum-oknum DPW PPP Sultra yang tidak sesuai mekanisme dan semena-mena menabrak AD/ART, PO dan Ketetapan Rapimnas IX 2024. Kiranya DPP PPP tidak terlena oleh janji manis yang jelas sudah mencederai hasil Pemilu 14 Februari 2024 lalu, yang mana target 300.000 suara PPP di Sultra, tidak terealisasi. Jangan terpedaya lagi oleh muslihat oknum-oknum DPW PPP Sultra. Jika ini tidak diindahkan, jangan salahkan kader PPP Sultra memilih calon bupati/Walikota /Gubernur dari partai lain,” tegasnya.
Rahmat mengingatkan pada PPP, jika praktek serampangan seperti membegal kader sendiri akan berdampak negatif pad apartai sendiri.
“Saya juga berpesan kepada saudara-saudara kader PPP se Sultra di Muna raya, Buton raya, Konawe raya maupun Kolaka raya dalam menghadapi momen Pilkada kedepan, jangan pilih pemimpin berkarakter pembohong dan tukang obral janji,” harapnya. (*)
Reporter : Rahmad Butuni
Editor : Indri
Komentar