Kendari, SATUSULTRA – Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran, tak main-main dalam mengawasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di seluruh Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang ada di Kota Kendari, agar berjalan maksimal.
Walikota akan membentuk satuan tugas (Satgas) khusus pengawasan MBG. Itu diungkapkan saat kunjungan Badan Gizi Nasional (BGN) di Ruang Rapat Wali Kota Kendari, Senin (25/5/2026).
“Pemerintah Kota Kendari, sangat senang dengan kunjungan dari BGN Pusat. Ini bentuk perhatian sekaligus kolaborasi, agar program MBG di Kota Kendari berjalan maksimal, aman, tepat dan sesuai harapan,” katanya.
Dia mengatakan, pelaksanaan MBG di Kota Kendari tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan gizi peserta didik, tapi juga adanya pemberdayaan masyarakat dan penguatan ekonomi lokal.
Karenanya, Siska akan memastikan agar seluruh SPPG wajib mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), instalasi pengolahan air limbah (IPAL) dan aspek lingkungan hidup.
Walikota juga menaruh perhatian serius terhadap standar keamanan pangan, pengelolaan lingkungan, hingga dampak ekonomi yang ditimbulkan dari program nasional tersebut.
Data BGN menyebutkan bahwa, saat ini terdapat 41 titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kota Kendari, 39 di antaranya telah beroperasi. Sementara itu, 2 SPPG masih tahap persiapan. Ke depan, jumlah tersebut ditargetkan bertambah hingga sekitar 60 titik layanan.
“Kami inginkan semua SPPG ini harus sesuai SOP. Beberapa memang sudah memiliki IPAL dan SLHS, tapi ada juga yang masih belum punya. Ini segera diatensi, karena berkaitan langsung dengan dampak lingkungan dan keamanan pangan,” ujarnya.
Siska melanjutkan, meski pelaksanaan teknis MBG berada di bawah BGN, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab moral terhadap masyarakat, khususnya terkait keamanan dan kesehatan peserta didik penerima manfaat.
“Kalau ada persoalan di lapangan, yang pertama dicari pasti kepala daerahnya. Makanya kami sangat intens melakukan pengawasan dan koordinasi,” jelasnya.
Sementara itu, perwakilan BGN, Arman, mengatakan, Kota Kendari menjadi salah satu daerah sampel nasional dalam monitoring dan evaluasi pelaksanaan MBG, khususnya terkait pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha lokal.
“Kami melihat di Kota Kendari sudah ada perkembangan positif. Banyak pelaku usaha mulai melengkapi sertifikat laik higienis, halal, hingga legalitas usaha setelah terlibat dalam MBG,” katanya.
Hal senada diungkapkan tim BGN lainnya, Agnes. Dia menjelaskan, Kota Kendari menjadi salah satu daerah dengan jumlah layanan MBG terbesar di Indonesia Timur yang telah menjangkau 107.677 penerima manfaat. Dimana, rinciannya terdiri dari 91.126 peserta didik dan 16.551 ibu hamil, ibu menyusui dan balita.
Tak hanya itu saja, Kota Kendari bahkan memiliki 2.000 relawan dan 273 pemasok bahan baku yang terdiri dari UMKM, koperasi dan pelaku usaha lokal lainnya.
“Tiap hari, anggaran MBG yang berputar di Kota Kendari mencapai Rp1,6 miliar. Ini peluang ekonomi yang sangat besar bagi daerah. Tentunya, juga menjadi wajib bagi seluruh SPPG, terdata secara digital melalui titik koordinat Google Maps, untuk memudahkan pengawasan dan monitoring,” tandasnya. (*)
Editor : Linri Merinda
Komentar