Jakarta, SatuSultra – PT Vale Indonesia meneguhkan komitmennya untuk terus menjalankan praktik good mining practice (praktik penambangan yang baik) yang sustainable (berkelanjutan) di setiap wilayah konsesinya. Hal itu terlihat pada pengembangan proyek Indonesia Growth Project (IGP) Pomalaa – Kabupaten Kolaka, Sultra. Dimana, di dalamnya akan dibangun smelter untuk pengolahan nikel. Hingga akhir tahun 2025. Saat ini PT. Vale Indonesia Tbk, masih berfokus pada tahapan kegiatan konstruksi, dan akan memulai kegiatan penambangan di tahun 2026 ini.
“Kami senantiasa berkomitmen terhadap penerapan pengelolaan pertambangan yang baik, untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, termasuk perlindungan kelestarian lingkungan, kesejahteraan, kesehatan dan keselamatan masyarakat. Kami bisa menjalankan komitmen, tak lepas dari dukungan pemerintah, khususnya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan,” kata Direktur dan Chief of Sustainability and Corporate Affairs Officer PT Vale Indonesia Tbk, Budiawansyah, dalam siaran persnya, Senin (26/01/2026).
Hal itu diungkapkan Budiawansyah, saat berbicara pada acara peluncuran laporan riset dan diskusi publik, bertajuk ‘Riset Pembangunan Indonesia Pomalaa Industrial Park (IPIP) dan Pabrik Peleburan HPAL Kolaka Nikel Indonesia (KNI) yang dilakukan oleh Yayasan Satya Bumi di Jakarta, Kamis (22/01/2026).
Dalam diskusi tersebut, juru kampanye Satya Bumi Alexandra Aulianta, bersama Kisran Makati dari Puspaham tampil sebagai dua pembicara. Sementara Budiawansyah hadir sebagai penanggap.
Pada kesempatan itu, Budiawansyah memberikan penjelasan terkait temuan yang dilakukan Satya Bumi, di antaranya kajian hidrologi.
Menurut dia, sebelum kegiatan penambangan dilakukan, PT Vale senantiasa menyusun kajian hidrologi untuk mengelola air limpasan tambang, sehingga kualitasnya dapat memenuhi parameter baku mutu lingkungan yang disyaratkan sebelum dialirkan ke badan air.
Kajian hidrologi itu, mencakup pemetaan daerah tangkapan air, pemetaan arah aliran air limpasan, data rekaman curah dan intensitas hujan. Setelah itu, dilakukan perhitungan potensi debit air limpasan, erosi dan sedimentasi, kebutuhan saluran drainase atau penyaliran air limpasan, hingga desain fasilitas pengelolaan atau penangkap sedimen, baik struktur dan kapasitas sesuai dengan rencana pembukaan lahan.
“Untuk memastikan fungsi fasilitas pengelolaan atau penangkap sedimen, dilakukan kegiatan pemantauan secara rutin terhadap parameter kualitas air limpasan, sebelum dialirkan ke badan air pada titik-titik pemantauan yang ditentukan. Ini menjadi wujud nyata kami dalam mengelola lingkungan,” ujarnya.
Terkait dengan pembukaan lahan untuk kegiatan penambangan dan penunjang PT Vale di Pomalaa, Budiawansyah, menjelaskan, total areal IUPK yang telah dibuka yakni seluas 880,3 hektar atau 4,3 persen dari total luasan IUPK. Khusus pada area hutan lindung, lanjut dia, luas areal yang telah dibuka yakni seluas 82,4 hektar atau 0,4 persen dari total luasan IUPK. Dari jumlah lahan yang dibuka tersebut, seluas 83,7 hektar atau 0,4 persen berupa areal untuk kegiatan persiapan penambangan dan 796.54 hektar berupa areal untuk sarana penunjang yang bersifat permanen, seperti jalan tambang, perkantoran, fasilitas pengendali sedimen, ore stockpile dan yang lainnya.
“Adapun kurun waktu tahun 2024 sampai dengan 2025, total bukaan lahan baru menurut catatan kami yaitu seluas 487,9 hektar, bukan 854,29 hektar sebagaimana yang disampaikan dalam surat Satya Bumi dan Puspaham,,” jelasnya.
Budiawansyah menegaskan, PT Vale Indonesia Tbk, memandang bahwa perlindungan terhadap lingkungan, kesehatan dan keselamatan masyarakat merupakan hal yang sangat serius dan utama. Menurutnya, keselamatan merupakan hal krusial, bukan hanya untuk pekerja melainkan juga untuk keselamatan lingkungan tempat beroperasi.
Dia pun memahami, keprihatinan yang disampaikan terkait kondisi kesehatan warga di Desa Hakatutobu
Reporter : Indri
Komentar