Kendari, SATUSULTRA – Badan Pengelolaan Anggaran dan Aset Daerah provinsi Sulawesi tenggara (Sultra) melaksanakan Pembinaan Pengelolaan Anggaran Daerah bersama 17 kabupaten/kota di Sultra. Berlangsung di salah satu hotel di Kendari, kegiatan tersebut diikuti oleh kementerian keuangan via zoom.
Kepala BPKAD Sultra, Basiran Lazaidi mengatakan bahwa kegiatan hasil kerjasama Kementerian Keuangan dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tersebut, dilaksanakan untuk meningkatkan kapasitas dalam pengolahan data keuangan berbasis Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD).
Sebabnya, pada tahun 2021, ditemui beberapa kendala pelaporan Sistem Informasi Pelaporan Daerah (Simda) pada pelaporan keuangan daerah Sultra. Imbasnya, sempat terjadi kendala pada pelaporan keuangan daerah. “Hal ini merupakan ketidakcocokan data antara laporan SIPD yang masuk dan laporan SIKD di kementerian keuangan sehingga dilakukan pembinaan kembali,” ujar Basiran, Kamis (19/5/2022).
baca juga : Sekda Definitif Koltim Masih Tunggu Pemprov Sultra
Lanjut kata Basiran, tahun ini, Pemprov Sultra telah mengaplikasikan sistem SIPD full, mulai dari penganggaran perusahaan sampai dengan pelaporan dan akuntansi. Hal itu sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014, pasal 274. Dilain pihak, Kementerian Dalam Negeri juga telah mengeluarkan peraturan yang harus diadaptasikan dalam sistem pemerintah daerah.
Untuk penyusunan APBD 2022 Basiran mengaku masih terjadi kendala koneksi dengan Kementerian Keuangan. Sistem Informasi Keuangan Daerah Sultra, terangnya belum terkoneksi dengan sistem kementerian keuangan. Akibatnya, sering terjadi perbedaan laporan realisasi anggaran dana transfer ke daerah antara laporan yang masuk di Kemendagri dan Kementerian keuangan.
Oleh sebab itu, BPKP memberikan solusi dengan Simda generasi terbaru. Dengan Simda generasi terbaru yang juga sudah terkoneksi dengan Kementerian Keuangan itu, maka permasalahan laporan daerah bisa diselesaikan. “Kami meminta kepada BPKP untuk bekerja sama menyelesaikan sistem pengelolaan pelaporan keuangan,” terang Basiran.
Ia berharap dengan kegiatan pembinaan pengelolaan anggaran daerah tersebut dapat memberikan solusi antara kementerian dan pemerintah daerah. (c)
reporter : Putra Butuni
Editor : Linri Merinda
Komentar