Gubernur Ali Mazi,SH melantik Drs.Basiran, M.Si sebagai penjabat bupati Buton pada 24 Agustus 2022. Praktis, Pria kelahiran Desember 1969 ini memiliki tugas yang semakin berat, selain sebagai Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Namun, ia tak gentar. Ia memandang penunjukkannya sebagai Pj Bupati Buton merupakan amanah yang harus dikerjakan dengan penuh tanggungjawab, sekaligus ajang berbakti pada tanah leluhurnya.
Ya, Basiran bukan orang baru di Buton. Ia sendiri lahir di Buton 53 tahun lalu. Pria pemegang gelar magister ilmu administrasi ini, bertekad untuk membangun tanah kelahirannya dengan cara memaksimalkan APBD untuk kepentingan rakyat. “APBD untuk rakyat,” tekadnya ketika menjawab pertanyaan wartawan.
Hal itu ungkapnya terkesan simple, tapi membutuhkan ketekunan dan tekad yang kuat untuk diwujudkan. Namun Basiran punya modal untuk itu. Ia sudah menduduki banyak jenjang jabatan dengan multi disiplin, mulai dari bidang keuangan, pemerintahan, hukum dan politik. Bahkan, ia juga sudah menjabat pada beberapa daerah di Sultra, hingga di Kalimantan.
Basiran mengawali karirnya sebagai camat pembantu Siontapina di Buton pada tahun 1999. Tak sampai tiga tahun kemudian, ia dilantik menjadi camat Betoambari kota Baubau. Kematangan birokrasinya semakin terasah saat ia berpindah wilayah kerja dari kota Baubau ke kabupaten Bombana. Ia sempat menduduki jabatan Kepala Bagian Pemerintahan, Sekretaris DPRD Bombana, Staf Ahli bidang pemerintahan dan asisten Sekda bidang Kesra dan Pemerintahan kabupaten Bombana.
Jiwa petualangnya, kemudian membawa Basiran menembus batas provinsi Sulawesi Tenggara. Ia pindah ke provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2013 dan menetap disana selama tujuh tahun. Di Kaltara, Basiran mengawali karir sebagai Kepala Biro Hukum dan Organisasi provinsi Kalimantan Utara. Lalu menjabat Kepala Biro Umum dan Humas, dan dipromosikan sebagai pejabat eselon IIA untuk menduduki jabatan Kepala Badan Kesbangpol Kaltara.
Namun, kampung halaman kemudian memanggilnya. Ia pun pulang ke ibukota Sulawesi Tenggara, sebagai Asisten Sekda bidang Pemerintahan dan Kesra, hingga Juli 2021, ia dilantik diposisinya kini sebagai Kepala BPKAD Sultra.
Beragam jenjang kepangkatan dan jabatan yang dilaluinya, membuat Basiran mampu mentransformasikan kebutuhan daerah dalam bentuk regulasi. Misalnya usai dilantik menjadi Pj bupati Buton. Ia menilai Pemkab Buton telah mengeluarkan banyak anggaran untuk membangun perkantoran, lengkap dengan rumah dinas untuk pejabat. Namun sayangnya, beberapa rujab tak dimaksimalkan oleh pejabat yang tidak menetap di Buton. Padahal menurut Basiran, koordinasi pemerintahan tidak sebatas jam kantor.
“Kalau sewaktu-waktu saya butuh berkoordinasi di luar jam kantor dengan pejabat, tentu akan saya minta hadir ke Rujab, atau dimana saja kita dapat berkoordinasi. Karena itu, pejabat harus tetap berada di Buton dan menempati rumah dinas yang telah disediakan,” ujarnya.
Untuk memastikan hal tersebut terlaksana, ia meminta seluruh pejabat di Buton meneken pakta integritas yang isinya menyatakan kesediaan mereka untuk menetap di Buton. Pakta integritas itu akan dijadikan semacam ukuran keseriusan pejabat untuk membangun Buton.
“Kalau ada pejabat yang tidak mau menandatangani pakta integritas itu, berarti dia tidak mau tinggal di rumah dinas, tidak mau berkantor di Buton. Ya, kita ganti dengan yang mau,” katanya.
Selain “menertibkan” birokrasi, pria yang juga pernah menjabat ketua Dewan Masjid Indonesia provinsi Kalimantan Utara ini, aka memastikan APBD diserap sepenuhnya untuk pembangunan kabupaten Buton. Termasuk, memastikan anggaran dapat mensukseskan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) yang akan dipertandingkan di Buton dan kota Baubau. (advertorial)
klik disini untuk pdf advertorial Pj Bupati Buton, Drs.Basiran,M.Si
reporter : Putra Butuni
editor : Linri Merinda
Komentar